PALANGKA RAYA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyempatkan diri mengunjungi keluarga almarhum Akhmad Rizani dalam kunjungan kerjanya ke Palangka Raya, Kamis (10/9/2026). Almarhum merupakan petugas yang gugur saat menjalankan tugas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wapres Gibran menyampaikan dukacita mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia juga memberikan penghargaan atas dedikasi almarhum yang selama ini menjadi Ketua sekaligus Koordinator Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) Palangka Raya.
“Saya menyampaikan dukacita mendalam, saya mohon maaf atas kejadian ini dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa beliau dalam penanganan karhutla,” ungkap Gibran.
Kehadiran Wapres bersama Gubernur Kalteng tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap pengabdian dan pengorbanan almarhum yang berada di garis depan dalam upaya penanganan karhutla.
Usai bertemu keluarga almarhum, Gibran juga berdialog dengan para petugas pemadam karhutla yang masih bertugas di lapangan. Kepada para petugas, Wapres menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam memadamkan titik api serta menangani dampak yang ditimbulkan karhutla.
“Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu dalam memadamkan titik api mulai dari awal terjadinya kebakaran. Bapak Ibu adalah ujung tombak pelaksana di lapangan. Mohon tetap jaga keselamatan dalam bekerja. Gunakan APD sesuai prosedur dan sebisa mungkin menjaga kesehatan,” tuturnya.
Dalam kunjungannya tersebut, Gibran menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Upaya pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga harus memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak serta menjaga keberlangsungan hidup satwa liar dan kelestarian habitatnya.
Perhatian khusus, lanjutnya, perlu diberikan kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak karhutla, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Kelompok tersebut harus mendapatkan perlindungan dan layanan yang memadai selama kondisi karhutla berlangsung.
Gibran juga menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan dan langkah penanganan benar-benar berdasarkan kondisi serta kebutuhan nyata di lapangan. Penanganan harus dilakukan secara terukur, efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat dinilai penting agar warga memperoleh informasi yang jelas sekaligus kepastian mengenai langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi karhutla. (RR)
