SUKAMARA – Pemerintah Kabupaten Sukamara mengambil langkah cepat dan tegas untuk memutus potensi penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Bupati Sukamara, Masduki, menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memperketat pengawasan di titik-titik perbatasan daerah guna memastikan kuota BBM subsidi tetap dinikmati oleh warga lokal.
Pengetatan ini menyusul antrean panjang yang masih terjadi di sejumlah SPBU, meski pasokan BBM dari Pertamina sebenarnya berjalan normal dan mencukupi kebutuhan wilayah.
Poin Utama Kebijakan Pemkab Sukamara
-
Pengawasan Jalur Perbatasan: Satpol PP dikerahkan untuk memantau pergerakan kendaraan dan distribusi BBM yang terindikasi dibawa keluar wilayah Sukamara secara ilegal.
-
Pasokan dan Pengiriman Lancar: Pengiriman BBM bersubsidi ke SPBU dilaporkan tetap sesuai jadwal dan langsung disalurkan begitu tiba.
-
Penindakan Penimbunan: Pemkab menegaskan tidak akan mentolerir pihak-pihak yang sengaja menimbun, menyalahgunakan, maupun mendistribusikan BBM subsidi ke luar daerah.
-
Imbauan Panic Buying: Warga diimbau untuk tidak membeli BBM secara berlebihan dan disesuaikan dengan kebutuhan harian saja.
Pemerintah Kabupaten Sukamara berjanji akan terus mengevaluasi efektivitas pengawasan di lapangan. Selain itu, masyarakat diminta ikut aktif menjaga kondusivitas dengan tidak bertindak konsumtif secara berlebihan serta melaporkan jika melihat adanya dugaan penyelewengan distribusi BBM di lingkungan sekitar.
