MELEKDONG, LAMANDAU – Pemerintah Kabupaten Lamandau terus mempercepat reformasi birokrasi melalui peluncuran tujuh aksi perubahan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berbagai inovasi tersebut diharapkan mampu memangkas proses birokrasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Peluncuran tujuh aksi perubahan dilakukan langsung oleh Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, saat kegiatan Coffee Morning Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dirangkaikan dengan Launching Penerapan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Aula BPKPD Lamandau, Jumat (4/7/2026).
Rizky menegaskan, inovasi yang dihasilkan para peserta PKA tidak boleh berhenti sebagai syarat kelulusan pelatihan. Menurutnya, seluruh aksi perubahan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan berkualitas.
“Tujuh aksi perubahan ini merupakan wujud komitmen para pejabat administrator untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, pelayanan publik yang semakin berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan data, peningkatan pendapatan daerah, keamanan pangan, pelayanan kesehatan, hingga penguatan fungsi keprotokolan,” ujar Rizky.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah memberikan dukungan penuh terhadap implementasi inovasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi bergantung pada perubahan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang lebih adaptif, responsif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu menghadirkan solusi atas kebutuhan masyarakat.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah penguatan Portal SADAKALA sebagai fondasi pembangunan berbasis satu data. Rizky menilai, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lamandau, Muhammad Irwansyah, berharap seluruh aksi perubahan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan. Menurutnya, inovasi tersebut harus benar-benar menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (**)
