MELEKDONG, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus menegaskan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Melalui Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Se-Kalteng Tahun 2026 yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kamis (13/8/2026), Pemprov mematangkan langkah untuk memperkuat akses informasi publik.
Kegiatan yang diikuti oleh 180 peserta dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kalteng, Anang Dirjo, yang hadir mewakili Sekda Kalteng, Linae Victoria Aden.
Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari, menyampaikan bahwa rakor tahunan ini digelar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain menjadi wadah koordinasi dan berbagi best practice, agenda ini berfokus pada peningkatkan kapasitas PPID Utama dan Pelaksana agar pelayanan informasi publik semakin cepat, efisien, serta mudah diakses masyarakat.
Dalam sambutan Sekda yang dibacakannya, Anang Dirjo menegaskan pentingnya meninggalkan pola kerja lama yang lambat dan terfragmentasi. Pemprov Kalteng mendorong tiga fokus utama untuk memperkuat transparansi di era digital:
-
Akselerasi Digitalisasi: Memanfatkan teknologi untuk mengintegrasikan serta mempercepat alur layanan informasi.
-
Penguatan Sinergi & Kolaborasi: Membangun koordinasi yang solid antara PPID provinsi dan kabupaten/kota.
-
Peningkatan SDM: Mempertajam kompetensi petugas pengelola informasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui penguatan PPID ini, Pemprov Kalteng berharap layanan informasi publik tidak sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi benar-benar berdampak langsung dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah dan tepercaya. (*)
